Baru kebijakan China memperketat membutuhkan nama asli dari internet dan pengguna lainnya saat mendaftar telah memicu "diskusi panas," lapor media resmi.
Masalah ini berkaitan dengan persetujuan legislatif pekan lalu aturan mengharuskan pengguna untuk memberikan nama-nama mereka yang sebenarnya untuk mengidentifikasi diri mereka untuk penyedia layanan Internet dan telekomunikasi.
Kantor Berita Xinhua melaporkan peserta dalam "diskusi panas" publik mencakup baik pendukung dan penentang kebijakan baru.
Cina memiliki lebih dari setengah miliar pengguna online dan sudah memiliki sensor internet yang ketat.
Xinhua melaporkan beberapa pengguna online mengatakan kebijakan baru akan membuat mereka lebih berhati-hati ketika ditayangkan pandangan mereka, tetapi yang lain menyatakan kekhawatiran itu tidak perlu.
"Zhang Lifan," menulis di portal Internet Sina.com populer, seperti dikutip kebijakan baru akan mempengaruhi komunikasi online dan mengurangi partisipasi pengguna dalam diskusi politik.
Namun, Yin Yungong, direktur Institut Jurnalistik dan Komunikasi di Chinese Academy of Social Sciences resmi, mengatakan kebijakan tersebut akan membantu mengurangi rumor berbahaya pada sumbernya, kata Xinhua.
"Kebijakan ini akan memastikan menyebar informasi online dengan cara yang tertib dan aman," kata Yin, menambahkan pengguna secara bertahap akan terbiasa untuk itu.
Xinhua mengatakan beberapa penyedia layanan telekomunikasi Cina sudah memerlukan real-nama pendaftaran.
Laporan itu mengatakan Sina Weibo, sebuah situs blogging mikro yang populer digunakan oleh whistle-blower untuk mengungkap korupsi pejabat, mulai membutuhkan real-nama pendaftaran sejak awal tahun ini.
Kedua belah pihak dalam diskusi, bagaimanapun, bersikeras pada perlindungan ketat informasi ID online mereka, dengan beberapa kekhawatiran mengungkapkan apakah pemerintah akan mampu memberikan jaminan bahwa.
"Saya meragukan kemampuan pemerintah untuk menjamin keamanan informasi kami," tulis seorang pengguna Sina Weibo.
Xinhua mengutip sebuah survei Mei oleh Pusat Cina untuk Pengembangan Industri Informasi di mana lebih dari 60 persen responden mengeluhkan pencurian informasi pribadi mereka.
Laporan itu juga mengutip sebuah komentar pada people.com.cn bahwa kebijakan baru ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan informasi online. Dikatakan kebanyakan orang yang berbelanja secara online telah menggunakan identitas asli mereka.
Di antara kegiatan sensor bawah praktek saat ini di negara komunis, sensor China memblokir situs-situs yang membahas topik-topik seperti pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama atau penumpasan 1989 tentang demonstran demokrasi Lapangan Tiananmen, The New York Times melaporkan. Laporan itu mengatakan sepanjang tahun lalu, pembatasan tersebut hanya menjadi lebih ketat.
China mengalami transisi kepemimpinan pada bulan November selama kongres Partai Komunis, yang menimbulkan harapan tim baru yang dipimpin oleh Jingping Xi reformis akan meringankan pembatasan, tapi sejauh ini belum ada perubahan besar.
The Voice of America mengatakan aturan baru datang di tengah tindakan keras terhadap jaringan pribadi virtual, atau VPN, yang pengguna Web perlu mendapatkan sekitar apa yang disebut Cina "Great Firewall."
Duncan Clark, seorang penasihat senior Stanford Graduate School of Business University, mengatakan kepada VOA China mungkin mencoba untuk menyerang keseimbangan antara kontrol informasi dan akuntabilitas pemerintah.
"Sejak kongres partai, kami telah melihat tindakan meningkat, tidak berkurang," kata Clark. "Jadi pertanyaan besar ... adalah, ketika kita sampai musim semi tahun depan, ketika kepemimpinan baru mengambil posisi formal dalam pemerintahan baru, apakah ini normal baru?"
